Batam – Uskup Agung Palembang yang juga Ketua Komisi Kerasulan Awam KWI Mgr. Yohanes Harun Yuwono atau sering disapa Mgr. Yu menjadi narasumber Rekoleksi Pengurus Gereja se Kevikepan Kepri Keuskupan Pangkalpinang di Aula SMA Katolik Yos Sudarso, Batam, Sabtu (13/1).
Rekoleksi pengurus Gereja ini menjadi salah satu agenda dalam rangkaian perayaan syukur 100 tahun Keuskupan Pangkalpinang.
Mgr Yu membawakan materi terkait hubungan antara Gereja dan politik, serta peran Gereja dalam mewujudkan semangat 100% Katolik dan 100% Indonesia dalam konteks tahun politik di Indonesia.
Mengawali diskusi, Mgr Yu memberi penekanan pada misi sosial Gereja sebagai elemen konstitutif yang tidak boleh diabaikan. Eklesiologi Vatikan II menegaskan bahwa Gereja harus terlibat dalam karya sosial-kultural dan sosial-struktural yang membawa perubahan dalam tatanan sosial dan politik.
“Bagi yang belum tahu bahwa Gereja Katolik telah sejak dari dulu terlibat, contohnya Sumpah Pemuda 1928, bahwa sidang pertama kongres itu dilaksanakan di kompleks Gereja Katedral Jakarta dengan Pemuda Katolik sebagai tuan rumah, lalu Seminari Mertoyudan adalah tempat lahirnya Kepolisian Indonesia, Percetakan Kanisius pernah berperan dalam mencetak Uang Republik Indonesia, Gedung Seminari Code Yogyakarta pernah dipakai sebagai kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Mgr. Soegijapranata turut berperan terselenggaranya KMB, Ign. Slamet Riyadi berperan dalam pembentukan Kopassus, ada IJ Kasimo yang menggagas program pembangunan nasional, ada juga Rm. Djikstra, SJ yang merupakan penggagas LSM generasi pertama..”, ungkap Mgr Yu kepada peserta.
Lebih lanjut Uskup Yu mengingatkan bahwa Politik adalah salah satu arena, dimana nasib dan masa depan pribadi manusia ditentukan. Namun politik menjadi begitu desisif dan determinan, karena keputusan-keputusan menyangkut bidang lain (ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, hukum, keamanan dst) diambil melalui proses-proses politik, menjadi keputusan politik! Politik mestinya membawa keselamatan bagi semua warga masyarakat, bila dijalankan dengan benar. Karena itu disebut sebagai “sakramen”.
“Gereja diingatkan untuk tidak hanya mengkritisi situasi politik, tetapi juga memberikan solusi yang tepat…” terang Uskup Keuskupan Agung Palembang ini.
Terkait Pemilu 2024, Mgr Yu memberikan empat hal fundamental untuk mengukur calon yaitu lihat karakter orangnya, lihat track-record atau pencapaian, lihat Visi-misinya, lihat lingkungannya.
“Kalaupun caleg Katolik hanya sedikit dan mungkin tidak lolos, para legislator yang lolos masing-masing memerlukan banyak staf ahli. Jadi tetap ada “ruang” lain yang bisa diisi untuk berpartisipasi membangun negeri ini. “Ruang” yang sama ada di belakang para gubernur, bupati / walikota terpilih. “Ruang” tersebut barangkali selama ini tidak banyak dipikirkan oleh para pembina kader bangsa…” tutup Mgr Yu.* /cost
