Pengurus Pusat Pemuda Katolik Periode 2021 – 2024 bersama Komunitas Intelektual Strategis (Katalis Institute) Pemuda Katolik, telah menyelenggarakan webinar Publik bertajuk “Dampak Sistemik Kenaikan BBM Bagi Daerah Kala Pandemi Belum Usai”. Webinar yang mengangkat isu Kebijakan Publik terkini dihelat, guna memantik reaksi dari sejumlah akademisi, praktisi, hingga berbagai kelompok masyarakat, sembari mencari alternatif solusi, yang diharapkan bisa mengurai keresahan masal masyarakat, akibat kebijakan pemerintah ini.
Sebagai Organisasi Kemasyarakatan berbasiskan Pemuda, Pemuda Katolik memiliki tanggung jawab moral sosial, untuk mengkaji setiap kebijakan public pemerintah, lantas mengkomunikasikan secara baik kepada masyarakat, agar tidak terjadi resistensi dan kepanikan masal di tengah masyarakat, akibat kebijakan Pemerintah yang menaikan harga BBM, ketika dunia masih berkutat dalam purasan Pandemi dan belum kunjung pulih ini, tegas Ketua Umum Pemuda Katolik, Bung Stefanus Asat Gusma, dalam sambutan Pembukaan Webinar.
Bagi Gusma, diskusi ini menjadi ajang untuk memperkaya perspektif kader terkait isu kenaikan BBM. Gusma menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap kebijakan memerlukan respon yang bijak sehingga menghadirkan diskursus yang arif. “Menurut saya diskusi seperti ini baik untuk pengayaan pengetahuan kader kedepannya”, kata gusma.
Webinar kali ini menghadirkan Narasumber dari berbagai kalangan antara lain Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Analis Kebijakan Transportasi Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan, Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Zulfikar Hamonangan, Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution dan Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang.
Tampil sebagai pembicara pertama, Bhima Yudhistira menampilkan hasil analisis beliau untuk memperkuat basis argumentasinya. Bagi Bhima, kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek domino. Tidak hanya meningkatkan inflasi energi, kenaikan harga BBM juga akan menaikkan harga bahan makanan. Bhima memperkirakan tingkat inflasi pada akhir tahun akan mencapai kisaran 7 hingga 7,5 persen, dengan memperhitungkan kenaikan harga BBM. Konsumsi rumah tangga dan investasi juga akan terdampak kenaikan harga BBM,” kata Bhima.
Azas Tigor Nainggolan yang tampil sebagai pembicara kedua menegaskan bahwa kenaikan BBM berpengaruh pasti terhadap berbagai sisi kehidupan ekonomi masyarakat dan secara luas berimplikasi terhadap makro ekonomi negara. Naiknya harga BBM berpengaruh terhadap eksponensial indikator makro ekonomi yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kenaikan BBM bagi Tigor, tidak hanya semata menyangkut transportasi manusia tapi juga transportasi pangan. Kenaikan BBM akan semakin melemahkan daya beli masyarakat yang sebelumnya sudah terpukul oleh pandemi COVID-19 dan kenaikan harga pangan
Sektor transportasi jelas menerima imbas besar dari kebijakan pemerintah ini, sebab BBM merupakan jantung dalam sektor transportasi. Kenaikan Rp1000 hingga Rp1500 akan mengakibatkan transportasi menaikkan tarif angkutan hingga 35% yang tentunya berdampak bagi masyarakat.
Lebih jauh Bung Tigor mengharapkan Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah agar harus melaksanakan kebijakan membangun sistem layanan angkutan umum yang akses terintegrasi baik agar masyarakat lebih menggunakan angkutan umum dan merumahkan kendaraan bermotor pribadinya. Bagi Tigor, pengurangan atau pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi harus dilakukan dengan kebijakan mempersulit dan menaikan lagi lebih mahal ketika menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Pemberian bantuan langsung akibat kenaikan harga BBM hanyalah sebuah kebijakan jaringan pengaman yang sifatnya sementara saja.
Sebagai penutup, Azas Tigor Nainggolan juga menyampaikan bahwa argumentasi tentang kenaikan BBM harus dipertanyakan lagi sebab alasannya tidak masuk akal. Apakah betul BLT bisa menyelesaikan masalah yang akan dihadapi masyarakat miskin? “Kenaikan BBM juga akan mempengaruhi kenaikan biaya distribusi, misalnya distribusi gas molen. Kebijakan ini tidak implementatif dan melindungi korupsi oleh pejabat. Harusnya kebijakan mengendalikan pemborosan, mengendalikan masyarakat agar mau menggunakan transprtasi umum. Pemda harus menyediakan transportasi umum yang berkualitas” tandas Tigor.
Tidak hanya masyarakat yang bersuara atas kenaikan BBM ini. Pemerintah Daerah yang notabene berhadapan langsung dengan masyarakat pun juga berusaha “sekuat tenaga” agar BBM di Indonesia tetap dengan harga yang bisa dicapai. Hal ini diungkapkan oleh Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution yang merasakan betul keresahan masyarakat akibat kebijakan Pemerintah ini.
Walikota Medan yang seharusnya hadir dalam webinar ini, ternyata tidak mengambil bagian dalam sesi webinar lantaran berbenturan dengan agenda mendadak yang tidak dapat diwakilkan. Kendati demikian, dalam materi tertulis yang di kirim ke Tim Katalis Institute, kegetiran rasa Walikota Medan dapat kita rasakan.
Dalam pemaparan tertulisnya, Walikota Medan menenggarai bahwa gelombang penolakan kenaikan harga BBM ini bahkan hingga kini masih terus dilakukan dalam berbagai bentuk protes oleh para buruh, mahasiswa, kalangan industry bahkan hingga kalangan akademisi. Hal ini sangat bisa dimengerti karena kondisi masyarakat kita hingga saat ini belum benar-benar pulih dari keterpurukan dalam berbagai sektor akibat pandemic covid-19 yang sudah berlangsung hampir selama 3 tahun terakhir ini.
Beberapa dampak yang bisa terjadi akibat kenaikan harga BBM saat ini antara lain adalah: naiknya tingkat inflasi, tingginya suku bunga acuan, memicu stagflasi, pasar saham akan tertekan dan naiknya tarif angkutan. Ini semua otomatis akan membuat rakyat makin sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya.
Efek berantai kenaikan BBM ini membuat pemulihan ekonomi bangsa Indonesia akan berjalan lambat. Bangkit lebih cepat pulih lebih kuat yang kerap kita dengar digaungkan selama ini, bisa jadi akan sangat sulit direalisasikan akibat kenaikan harga BBM saat ini. Dampaknya akan sangat terasa di seluruh Indonesia dan bukan hanya di daerah saja.
Naiknya harga BBM di Indonesia di saat beberapa negara malah menurunkan harga BBM imbas tren menurunnya harga minyak dunia, tentu menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Pemerintah juga menyadari, bahwa keputusan menaikkan harga BBM ini penuh dengan risiko. Ibarat buah simalakama, kenaikan harga BBM ini terpaksa dilakukan agar beban subsidi tidak semakin membengkak walaupun langkah ini sangat tidak populer.
Selanjutnya, dana yang ada akan disalurkan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Untuk itu, kami berharap agar kenaikan harga BBM ini bisa disikapi dengan bijaksana oleh kita semua agar program pembangunan bisa terus berjalan tanpa membuat beban yang terlalu berat bagi pemerintah.
Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang, yang juga batal hadir dalam diskusi webinar ini menguraikan dalam materi yang dikirim ke Tim Katalis Institut bahwa subsidi BBM secara terbuka berpotensi mendorong terjadinya trickle down effect dan penggunaan BBM bersubsidi dengan tak terkontrol berpotensi meningkatkan beban APBN. Pemkot Semarang mendukung semangat pemerintah untuk mewujudkan subsidi tepat sasaran.
Sebelum menutup acara webinar yang dihadiri oleh kader-kader Pemuda Katolik seluruh Indonesia, Moderator webinar, Eduardo Edwin Ramda yang didapuk memandu acara webinar ini mengharapkan agar diskusi webinar ini bisa menghasilkan pengayaan khasanah pengetahuan kita terkait kebijakan BBM dan implikasinya di masyarakat. (Atan/Edu)
